Polri Tolak Permintaan DPR Jemput Paksa Miryam

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menolak permintaan Panitia Khusus Hak Angket KPK untuk memanggil paksa Miryan S Haryani yang kini menjadi tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Polri menilai Undang-undang MD3 tidak ada mengatur hukum acara bagaimana membawa seseorang secara paksa.

Dikatakan Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, Selasa (20/06), sikap Kapolri tersebut adalah bentuk ketaatan pada pedoman kepolisian dalam menegakan hukum yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Setyo mengatakan, dari kacamata Polri, Pasal 204 ayat 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang membahas panitia angket dapat meminta bantuan Polri untuk memamggil paksa seseorang, tidak ada sinkronisasinya dalam KUHAP.

"Undang-undang MD3 tidak ada mengatur hukum acara bagaimana membawa seseorang secara paksa. Kalau perintah membawa itu dalam kepolisian artinya sudah upaya paksa penangkapan dan itu harusnya pro justicia, harus maju sampai tingkat pengadilan," terang Setyo.

Setyo menerangkan, pasal 18 KUHAP, yang mengatur prosedur jemput paksa seseorang oleh kepolisian. Pasal itu menegaskan bahwa upaya jemput paksa harus disertai bukti permulaan atau dua alat bukti yang mumpuni untuk menunjukkan target jemput paksa melakukan kejahatan.

"Belum ada yang mengatur hukum acara untuk membawa, misalnya Miryam. Kita tidak mau membawa Miryam karena dia tidak dibawa ke pro justicia oleh DPR. Yang bawa dia (ke proses hukum peradilan, red) kan KPK. (Syarat melakukan penjemputan paksa, red) Memenuhi unsur melakukan kejahatan misalnya dua alat bukti yang sah, kemudian keterangan saksi-saksi yang lengkap," terang Setyo.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

"Kalau memanggil paksa dan cuma dimintai keterangan, lalu dipulangkan, salah polisi. Jadi sebagai penegak hukum, Pak Kapolri melakukan sesuatu berdasarkan hukum. Tidak boleh melanggar hukum itu sendiri," tegas Setyo.

Kisruh tentang Miryam ini bermula dari sikapnya yang tiba-tiba mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) di hadapan sidang e-KTP. Saat itu, politisi Hanura itu mengaku membuat pengakuan karena ditekanan penyidik KPK.

Pengadilan kemudian menghadirkan tiga penyidik KPK yang memeriksa Miryam. Penyidik KPK Novel Baswedan, yang dikonfrontir Majelis Hakim di persidangan e-KTP, mengungkapkan pihaknya tidak pernah menekan Miryam. Novel menyebut justru dari pengakuan Miryam, ia mendapat tekanan dari beberapa anggota DPR.

Pasca pencabutan BAP itu, KPK menetapkan Miryam sebagai tersangka keterangan palsu. Ia sempat dinyatakan buron sebelum akhirnya ditangkap dan menjadi penghuni Rutan KPK.

Sementara, sejumlah anggota DPR yang disebut menekan Miryam, ramai-ramai membantah. Mereka kemudian menggagas dibentuknya Pansus Angket KPK. Saat rapat perdana pansus angket, Miryam mengirim surat yang berisi pengakuan dirinya tak pernah ditekan anggota DPR. Surat Miryam itulah yang menjadi alasan Panitia Angket DPR melakukan pemanggilan dengan alasan untuk konfirmasi.