Polri Larang Kegiatan Atas Nama HTI

Polri melarang semua kegiatan yang mengatas namakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), setelah ormas tersebut resmi dibubarkan dan dicabut status badan hukumnya oleh pemerintah. Polri menyatakan akan menindak tegas orang atau sekelompok orang yang berunjuk rasa mengatasnamakan HTI.

“Izin unjuk rasa tidak akan diberikan. Tidak akan diterima karena sudah tidak sah, sudah tidak diakui," ujar Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (19/07).

Setyo mengatakan pihaknya akan menindak tegas setiap kegiatan HTI. “Kalau mereka unjuk rasa atas nama HTI pasti akan langsung dibubarkan. Kan dibubarkan secara organisasi jadi tidak boleh bergerak dalam ikatan organisasi. Kalau dia mengajukan organisasi itu untuk kegiatan unjuk rasa, mau pertemuan, mau ini, polisi tidak akan menerima pemberitahuan dia," tegas Setyo.

Ia menyampaikan, jika HTI merasa keberatan bisa me menempuh jalur hukum. "Ya kan sudah disampaikan, kalau dia (HTI) tidak setuju sampaikan ke pengadilan. mengajukan ke pengadilan," lanjut Setya.

Setya memastikan akan membubarkan organisasi lain yang masih berideologi sama dengan HTI. "Walaupun nama organisasinya berbeda, tetap kami bubarkan," ujarnya.

Seperti diberitakan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan demikian, HTI resmi dibubarkan pemerintah.

HTI dianggap menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat 4 huruf c Perppu Ormas. "Maka dengan mengacu pada ketentuan perppu tersebut terhadap status badan hukum HTI dicabut," ujar Dirjen AHU Kemenkumham Freddy Harris dalam jumpa pers di gedung Kemenkumham, Jakarta, Rabu (19/07).

Pencabutan status badan hukum itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.