Pemerintah Tak Pernah Diskriminatif dalam Penanganan Bencana

Tudingan bahwa pemerintah diskriminatif dalam penanganan bencana, sama sekali tidak berdasar. Sejak memimpin Indonesia, 10 tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selalu hadir dan memberikan perhatian besar pada setiap bencana yang terjadi di Tanah Air.

Sejumlah bencana, baik tsunami, gempa, banjir, dan letusan gunung api yang terjadi sejak 2004 hingga hari ini, mendapat perhatian pemerintah.

Pada hari Natal, 25 Desember 2004, Presiden SBY mengunjungi korban Gempa Nabire, Papua. Kemudian pada pada 28 Desember 2004 dan selanjutnya, Presiden berkali-kali berkantor dan mengunjungi Aceh, menyelenggarakan pertemuan internasional sampai selesainya rekonstruksi dan rehabilitasi.

Pada 13 Januari 2005, Presiden mengunjungi korban tsunami di kepulauan Nias. 12 April 2005, Presiden mengunjungi korban gempa bumi Sumatera Barat. Pada 5 Januari 2006 mengunjungi korban bencana banjir Jember. Pada 17 Maret 2006 mengunjungi korban bencana di Kabupaten Buru. Pada 16 Mei 2006 mengunjungi Merapi meninjau kesiapan menghadapi letusan ke Pakem dan Muntilan.

Lalu pada 21 Juli 2007, Presiden mengunjungi korban gempa dan tsunami di Pangandaran dan Cilacap. Pada 17 September 2007, Presiden mengunjungi korban gempa ke Muko-Muko, Bengkulu dan Pesisir Selatan. Pada 21 Januarii 2009 mengunjungi korban gempa Sorong, Papua. Pada 2-5 Oktober mengunjungi korban gempa di Sumatera Barat.

Kemudian pada 6 September 2010 mengunjungi pengungsian letusan Sinabung, Sumut. Pada 11 Oktober 2010, SBY mengunjungi korban banjir bandang Wasior dan Manokwari. Pada 2 dan 3 November mengunjungi pengungsian Merapi.

Setelah itu, pada 5-8 November, 2010 memastikan pengamanan dan bantuan terhadap hampir 500.000 pengungsi dalam radius 20 km.

Pada 27 Oktober 2010 mengunjungi korban tsunami Mentawai. Pada 15 Maret 2007 mengunjungi korban bencana Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pada 18 April 2007, Presiden ke Gunung Talang, Solok; dan Pada 25 Oktober 2007, mengunjungi dan bermalam dengan pengungsi letusan Gunung Kelud.

Ada 2 hal yang dilakukan Presiden SBY dalam setiap kejadian bencana. Pertama, mengambil keputusan cepat tentang status bencana, dan siapa yang bertanggung mengatasi masa tanggap darurat sesuai Undang-Undang. Kedua, mengunjungi wilayah yang dilanda bencana.

Sepanjang kepemimpinannya, satu-satunya yang dinyatakan sebagai bencana nasional adalah tsunami dahsyat tahun 2004 yang melumpuhkan wilayah Aceh dan pemerintahannya.

Saat menetapkan status bencana nasional itu, Presiden tengah berada di Jayapura menengok pengungsi akibat gempa Nabire.

Saat itu, karena belum ada UU Bencana Alam, Presiden menginstruksikan pengendalian operasi tanggap darurat dipimpin Wakil Presiden sebagai Ketua Bakornas Penanggulangan Bencana.

Selain itu, Panglima TNI diminta untuk dengan kecepatan melakukan operasi kemanusiaan dan operasi tanggap darurat. Bulog mempersiapkan bantuan logistik. Presiden juga menyambut baik spontanitas bantuan masyarakat dan mempersilakan bantuan kemanusiaan dari berbagai negara.

Sementara terhadap letusan Gunung Merapi 2010, pemerintah tidak menetapkannya sebagai bencana nasional. Tapi, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengambil alih kendali penanganan bencana, sementara fungsi pemerintah daerah tetap berjalan.

Kebijakan kebencanaan, harus tetap ada tanggung jawab pemerintah kabupaten dan Kota, kecuali bencana tersebut melumpuhkan pemerintahan lokal. Ada perbedaan mendasar antara ketidakmampuan pendanaan dengan ketidakmampuan pengendalian penanganan bencana.

Terkait kunjungan Presiden menemui pengungsi korban letusan Gunung Sinabung, hari ini, solusi permanennya adalah tetap menfungsikan pemerintahan lokal sebagaimana selama ini telah dilakukan dalam menangani bencana di berbagai daerah.

Andi Arief Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana