MK Ijinkan Perempuan Jadi Gubernur DIY

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan judicial review pasal 18 ayat (1) huruf m Undang Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU KDIY). Dengan demikian, laki-laki ataupun perempuan bisa menjadi Gubernur DIY dengan tahta Sultan Hamengku Buwono.

“Mengabulkan permohon para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (31/08) pekan lalu.

Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY berbunyi:

Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.

Hakim menyatakan, frasa tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab syarat untuk menjadi cagub dan cawagub bersifat kumulatif, artinya semua persyaratan dalam pasal 18 tersebut harus dipenuhi.

“Oleh karena itu, menurut penalaran yang wajar, potensi terjadinya ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh adanya keragu-raguan tersebut sangatlah besar. Ketidakpastian hukum demikian bahkan dapat berkembang menjadi krisis politik yang berbahaya karena terjadi kebuntuan dalam pengisian jabatan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur DIY," ujarnya.

Dalam putusannya, MK menyatakan kata "istri" dalam aturan penyerahan daftar riwayat hidup oleh calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah menilai, pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY membatasi hak demokratis masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, dalam masyarakat Indonesia, tidak ada gagasan moral, nilai agama, keamanan, ataupun ketertiban umum yang terlanggar, termasuk perempuan saat menjadi cagub atau cawagub DIY.

“Oleh karena itu, dalil para Pemohon bahwa pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY bersifat diskriminatif adalah beralasan menurut hukum," ucapnya.