Mestariany Habie: Panja Mafia Pemilu untuk Perbaikan di 2014

Tabir kebenaran yang menyelimuti kasus pemalsuan surat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemilu legislatif Daerah Pemilihan Sulsel I, mulai terkuak sedikit demi sedikit. Polisi sudah menetapkan tersangka, sementara di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Panitia Kerja Mafia Pemilu Komisi II DPR, telah memintai keterangan sejumlah orang. Proses kerja Panja ini, harus dikawal semua pihak agar dapat diketahui aktor intelektual dibalik kasus ini. Kasus ini akan menjadi pembelajaran demi perbaikan kualitas Pemilu ke depan.

Tabir kebenaran yang menyelimuti kasus pemalsuan surat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemilu legislatif Daerah Pemilihan Sulsel I, mulai terkuak sedikit demi sedikit. Polisi sudah menetapkan tersangka, sementara di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Panitia Kerja Mafia Pemilu Komisi II DPR, telah memintai keterangan sejumlah orang. Proses kerja Panja ini, harus dikawal semua pihak agar dapat diketahui aktor intelektual dibalik kasus ini. Kasus ini akan menjadi pembelajaran demi perbaikan kualitas Pemilu ke depan.

Begitu harapan dari Hj. Mestariany Habie SH, anggota Komisi II DPR yang membidangi otonomi daerah dan politik dalam negeri, mengomentari jalannya proses kerja Panja Mafia Pemilu yang tengah berlangsung sejak beberapa hari lalu di Komisi II DPR.

“Saya berharap rakyat juga ikut mengawal dan mendukung Kerja Panja Mafia Pemilu ini, agar tidak terjadi penggembosan,” ujar Politisi perempuan dari Partai Gerindra.

Mestariany adalah korban dari peristiwa yang menurutnya telah mencederai proses demokrasi di negeri ini tersebut. Perempuan kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, 23 Januari 1959 itu mengatakan, peristiwa ini tak hanya merugikan nama baik pribadi dan keluarga besarnya. Lebih dari itu, kasus ini sangat memalukan dan mencederai proses demokrasi di Tanah Air. “Padahal, negara kita sudah diakui dunia dapat menerapkan proses demokrasi secara baik, ketimbang negara lain di Asia.”

Mestariany sadar betul, Panja Mafia Pemilu adalah bagian dari proses politik di DPR. karena itu, ia mengingatkan, sebaiknya jangan ada pihak yang mencoba membelokkan persoalan ini kepada isu-isu yang tak benar. “Sebaiknya, kita dukung kerja dari Panja ini dan selanjutnya kita ambil pelajaran dari kesalahan ini, untuk memperbaiki pelaksanaan Pemilu di masa datang.”

Lantas, apa komentar jebolan Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar dan Spesialis I Notariat Universitas Padjadjaran, Bandung itu terhadap tudingan politisasi terhadap Panja Mafia Pemilu? Apa harapannya kepada Panja Mafia Pemilu? Berbagai jawaban seputar kekisruhan pemalsuan surat keputusan MK tersebut, dipaparkan oleh Sekretaris Umum DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan ini, kepada Mirza Fichri dari politikindonesia.com dalam sebuah wawancara di ruang Komisi II, Gedung Parlemen, Kamis (30/6). Berikut petikannya.

Jalannya proses Panja Mafia Pemilu banyak menimbulkan kejutan-kejutan. Komentar Ibu?

Saya pikir juga begitu. Setelah berjalan beberapa waktu dan Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR memanggil beberapa pihak yang terkait persoalan ini, maka sedikit demi sedikit tabir pemalsuan surat MK tersebut mulai terkuak.

Saya sebagai korban dari kasus yang sangat mencederai proses demokrasi di negeri kita tersebut, merasa semakin penasaran mengikuti babak demi babaknya. Saya ingin kebenaran yang sesungguhnya dari kasus ini. Saya rasa, publik pun sangat menunggu akhir dari cerita ini.

Secara pribadi, apa yang Anda harapkan dari proses kerja Panja Mafia Pemilu ini?

Saya ingin sekali mengetahui siapa tokoh intelektual di balik kasus ini. Selanjutnya, Para penegak hukum harus dapat mengambil langkah dan menghukum seberat-beratnya aktor intelektual tersebut. Sebab, dialah penghianat bangsa yang sesungguhnya. Orang yang tega mencederai proses demokrasi yang sedang berkembang di negeri ini.

Beberapa pihak menganggap proses di Panja Mafia Pemilu cenderung politis dan meminta persoalan ini diserahkan ke ranah hukum. Tanggapan Anda?

Anggapan bahwa Panja Mafia Pemilu dipolitisir bagi saua tak beralasan. Tudingan itu timbul dari rasa kekhawatiran berlebihan dari pihak tertentu saja. Menurut saya, ada segelintir orang yang paranoid, yang takut borok politiknya terkuak.

Kami dari anggota Panja, justeru lebih melihat semua ini dari sisi untuk menguak kebenaran saja. Tak ada keinginan sedikit pun untuk menjatuhkan seseorang atau sekelompok orang. Persoalan ini kami anggap terkait erat dengan upaya perbaikan pelaksanaan Pemilu yang RUU-nya sedang dalam pembahasan di Komisi II DPR. Semua ini dilakukan untuk perbaikan kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara di negeri ini.

Ada juga yang menuding tujuan tersembunyi Panja, hanya membidik Andi Nurpati yang kini menjadi Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat?

Sekali lagi, saya sampaikan. Tudingan itu tidak mendasar. Seperti saya katakan tadi, bahwa Panja ini tujuannya jauh lebih luas, yaitu menyempurnakan pelaksanaan Pemilu 2014 melalui revisi paket undang-undang politik yang tengah dibahas DPR bersama pemerintah. Dengan demikian, kesalahan dan kekurangan selama Pemilu 2009 lalu, tidak terulang kembali.

Saya pikir sangat naif jika kerja Panja ini hanya dikait-kaitkan dengan persoalan Andi Nurpati. Itu terlalu kecil. Kalau hanya urusan Andi Nurpati yang diduga melakukan pemalsuan surat MK, cukup urusan polisi saja. Target Panja Mafia Pemilu jauh lebih besar, yaitu perbaikan sistem Pemilu kita ke depan.

Ada hal lain yang ingin Anda sampaikan?

Saya hanya ingin mengatakan, bahwa pada akhirnya kebenaran akan muncul ke permukaan. Ibarat pepatah, serapih-rapihnya orang menyembunyikan bangkai, toh pada akhirnya bau busuk bangkai akan tercium juga.

Dari peristiwa ini, tentunya banyak sekali pelajaran yang dapat diambil. Secara pribadi, pelajaran penting yang dapat saya ambil adalah, pentingnya arti kejujuran dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam berpolitik.