Mentan Adukan Kampanye Hitam CPO ke Utusan PBB

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengadukan kampanye hitam yang dilakukan negara eropa terhadap produk minyak sawit atau crude palm oil (CPO) Indonesia kepada utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Amran berharap PBB dapat membantu menyelesaikan persoalan itu.

“Karena selama ini negara lain menilai, produk kelapa sawit di Indonesia identik dengan kerusakan hutan. Tapi mereka tidak melihat dari sisi para petaninya,” kata Amran.

Pernyataan itu disampaikanya kepada politikindonesia.com usai menerima kunjungan Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Pangan, Hilal Elver di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (09/04).

Amran mengatakan, terkait sawit, pendekatan dari sisi komunitas petani perlu dilakukan. Sebab, bila dibiarkan para petani sawit tersebut mencari penghasilan lain dengan cara menebang hutan. Maka, dampaknya juga kerusakan. Begitu juga, jika kampanye hitam tetap berlanjut, maka harga CPO akan turun dan banyak pekerja yang kehilangan pendapatan.

“Kalau harga CPO turun karena black campaign, petani, penjual, pedagang yang hidup dari CPO akan mencari pendapatan lain. Salah satunya membuka lahan baru. Hal inilah yang dapat merusak lingkungan. Apalagi, sebanyak 51 persen masyarakat Indonesia terlibat dalam industri sawit dan sisanya dikelola oleh swasta,” ujarnya.

Amran mengatakan, dalam pertemuan tersebut utusan PBB itu juga mengapresiasi produktivitas pangan Indonesia. Ada 4 hal yang diapresiasi. Pertama, pengembangan lahan tadah hujan dan penanaman di lahan kering. Lahan tadah hujan yang biasanya hanya bisa ditanam satu kali dalam setahun dioptimalkan produktivitasnya. Di mana, produktivitas diharapkan bisa mencapai 3 kali dalam setahun dengan pengembangan teknologi.

“Khusus untuk tanah tadah hujan 50 persen seluruh Indonesia ini yang dulunya tanam 1 kali, kami program bisa tanam 2 kali bahkan nanti ke depan tiga kali. Caranya adalah membangun rain water technology. Selain itu, juga ada lahan rawa yang kini produksinya mencapai 2 kali dalam setahun,” paparnya.

Apresiasi terakhir yang diberikan PBB, lanjutnya, mengenai Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Karena dianggap bisa memenuhi kebutuhan pangan dengan menanam di rumah. Maka dari itu, rencananya anggota PBB tersebut nantinya akan mengunjungi KRPL di Yogyakarta.

“Utusan PBB ini ingin melihat langsung,bagaimana KRPL mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Dulu saat harga cabai naik, kami fokuskan KRPL untuk menanam cabai. Rumah tangga seluruh Jakarta kami ajak, dan kami terima kasih pada Ibu PKK, Dharmawanita, IWAPI, Kowani, seluruh organisasi perempuan yang ikut menanam cabai dan kami beri bantuan benih 10 juta batang gratis," ujar Amran.