Konflik PPP: PT PTUN Menangkan Kubu Romahurmuziy

Konflik dualisme kepengurusan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kini memasuki babak baru. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta membalik keadaan terkait keabsahan kepengurusan. PT TUN menyatakan PPP yang sah adalah di bawah kepengurusan Romahurmuziy sesuai SK Kemenkum HAM.

Sengketa ini bermula saat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang pengurus DPP PPP 2016-2021. Dalam SK itu ditetapkan Ketua Umum PPP adalah Romahurmuziy.

Kubu Djan Faridz kemudian menggugat keputusan Kemenkum HAM tersebut ke PTUN Jakarta. Gugatan Djan Faridz dikabulkan pada 22 November 2016. PTUN Jakarta membatalkan SK Kemenkum HAM tersebut.

Atas putusan itu, Menkum HAM dan PPP kubu Romahurmuziy mengajukan banding. Keadaan kini berbalik. Permohonan banding tersebut dikabulkan.

"Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 97/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 22 November 2016 yang dimohonkan banding. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima," putus majelis hakim sebagaimana dikutip dari website MA, Rabu (13/06).

"Oleh karena yang dipersoalkan Penggugat/Terbanding adalah isi atau substansi dari obyek sengketa, yaitu tentang Pengesahan Susunan Personalia DPP PPP hasil muktamar islah di Pondok Gede, maka sebagaimana telah dipertimbangkan, penyelesiannya mestinya mengacu pada ketentuan dasar yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan partai politik dalam UU Nomor 2 Tahun 2011," demikian pertimbangan majelis.

Perkara ini diadili oleh ketua majelis hakim Kadar Slamet dengan anggota Riyanto dan Slamet Suparjoto.