Kasus e-KTP: Jadi Tersangka, Ini Peran Markus Nari

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan status tersangka terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi Golkar, Markus Nari dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Markus sebelumnya telah berstatus tersangka atas dugaan menghalangi proses penyidikan e-KTP.

“Menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang lagi sebagai tersangka. KPK menetapkan MN (Markus Nari), anggota DPR 2009-2014, karena diduga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sebuah korporasi dalam pengadaan paket e-KTP," terang Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Rabu (19/07) sore.

Febri mengatakan, Markus diduga berperan dalam memuluskan pembahasan dan penambahan anggara e-KTP.

“Tersangka MN diduga berperan dalam memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek e-KTP di DPR," kata Febri.

Febri menambahkan, sebagaimana terungkap dalam persidangan, Markus diduga memperkaya sejumlah korporasi yang terkait dalam pelaksanaan proyek e-KTP.

Markus juga diduga meminta uang kepada Irman, pejabat Kemendagri yang sekarang sudah berstatus terdakwa di kasus e-KTP. Markus diduga meminta uang kepada Irman sebanyak Rp 5 miliar. Sebagai realisasi permintaan tersebut, Markus diduga telah menerima sekitar Rp 4 miliar. “Diduga telah terjadi penyerahan uang sekitar Rp 4 miliar kepada tersangka MN," ujar Febri.

KPK sedang mendalami indikasi penerimaan ataupun pemberian lain, baik pada Markus ataupun pihak lainnya. KPK menjerat Markus dengan Pasal 3 atau 2 ayat 1 UU Nomor 31 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.