Kasus BLBI: KPK Kaji Opsi Periksa Sjamsul Nursalim di Singapura

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap bos PT Gajah tunggal Tbk, Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim di Singapura. Sjamsul dan istrinya, telah dua kali dipanggil namun mangkir dari pemeriksaan KPK.

“Kita bahas dulu apa yang dilakukan ke depan. Termasuk apakah kita akan melakukan itu (pemeriksaan di Singapura), dan kapan melakukan koordinasi (pemeriksaan) itu," tutur Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantor KPK, Jakarta, Senin (28/08).

Dikatakan Febri, kontinuitas penyidikan kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menjadi pertimbangannya. Ketidakhadiran satu atau dua saksi dipastikan Febri tidak boleh mengganjal pengusutan kasus.

“Tapi yang pasti proses penyidikan kasus BLBI ini tentu tidak boleh terganjal satu atau dua orang, karena kami terus melakukan proses pemeriksaan saksi. Juga termasuk koordinasi dengan BPK ya, untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara tersebut. Tersangka juga akan kita periksa nanti pada saat yang tepat," ujar Febri.

{Pada Jumat (25/08) pekan lalu, KPK menjadwalkan pemeriksaan Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim untuk kedua kalinya. Ia sejatinya akan dimintai keterangan untuk tersangka mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung. Namun Sjamsul dan Itjih yang kini tingggal di Singapura itu, tidak hadir.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Syafruddin Temenggung sebagai tersangka terkait penerbitan SKL BLBI terhadap Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang memiliki kewajiban kepada BPPN.

Syafruddin diduga telah menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam penerbitan SKL kepada Sjamsul. Akibatnya, keuangan negara ditaksir menderita kerugian hingga Rp 3,7 triliun.

Syafruddin dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.