Jokowi Nyapres, Bendera Urusan Satpol dan Bawaslu

Mulai 16 Maret 2014, khususnya politisi dan pengusaha, sibuk membentang produk-produk kampanye mereka. Politisi memuntahkan segala daya dan upaya mereka guna meyakinkan para pemilih agar tidak berpaling, baik terhadap calon anggota legislatif maupun partai yang mengusung mereka. Sementara para pengusaha, kerja keras mereka ditumpahkan untuk mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan pada momen-momen kampanye, baik yang bersifat terbuka ataupun sifatnya tertutup.

Semua begitu antusuias menampilkan diri secara prima. Termasuk seorang Joko Widodo yang biasa disapa dengan sebutan Jokowi.

Sejak Gubernur DKI Jakarta ini dititahkan PDIP menjadi Calon Presiden (Capres) pada Pilpres 2014, Jokowi langsung mengubah penampilannya didepan publik. Tak ada lagi kata-kata: Saya nggak mikir Capres.... saya mau ngurus Jakarta saja.... dan seterusnya. Wajah Jakarta pun langsung berubah, utamanya sejak Jokowi menyatakan dirinya siap jadi Capres PDIP.

Semula, tak ada satupun atribut partai dari 12 partai peserta Pemilu nasional yang berani menampilkan, baik alat peraga partai maupun calon legislatif mereka di 40 kawasan yang sudah dilarang Pemda DKI Jakarta, tetapi sejak Minggu pagi (16/03) Bendera PDIP tampil dengan gagah menyemarakkan kawasan Taman Suropati.

Warna merah menyala, atribut-atribut PDIP berpadu dengan hijaunya dedaunan pohon yang selama ini menyelimuti Taman Suropati. Belasan bendera yang terikat pada tiang bambu disandarkan di pohon-pohon mengelilingi setengah bagian Taman Suropati yang menghadap ke rumah dinas Jokowi.

Nah, publik tahu bahwa kawasan Taman Suropati merupakan salah satu kawasan terlarang yang ditetapkan Pemda DKI Jakarta bagi alat peraga kampanye, baik pada Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden mendatang.

Apa kata Jokowi tentang pemasangan bendera PDIP di Kawasan Taman Suropati yang berdekatan dengan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta yang ditempatinya?

"Nanti saya telepon Satpol dan Bawaslu. Ini urusan Bawaslu dan Satpol PP," kilah Jokowi kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta Pusat, Senin (17/03).

"Kemarin saya lihat semuanya. Yang di taman, di tol, tempat ibadah, ruang-ruang pemerintah, sudah nggak boleh," ujar Gubernur DKI Jakarta ini.

Ketika ditanya soal banyaknya bendera PDIP yang terpasang di Taman Suropati, Jokowi hanya berkata: "Masa gubernur urusan masang bendera. Ngawur. Yang urus kan Satpol PP dan Bawaslu. Saya nanti telepon Satpol dan Bawaslu."

Nah, bukankah ini merupakan urusan Gubernur DKI Jakarta? Bukankah yang menetapkan kawasan terlarang bagi atribut Parpol dan Caleg, Pemda DKI Jakarta?

Lantas, bila dikaitkan dengan komitmen dan konsistensi, pertanyaan akhirnya, secepat itukah Jokowi berubah? Entahlah. Namun, publik mencatat, ketika terpilih menjadi Walikota Solo, belum tuntas melaksanakan amanat rakyat yang memilihnya untuk periodesasi tugasnya , Jokowi meninggalkan Solo. Pria berwajah tirus ini lebih memilih untuk bertarung menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Kini, belum genap tiga tahun menjalankan amanah rakyat Jakarta untuk membenahi centang perenang kehidupan Ibukota, mulai dari kendaraan umum yang tidak tertib, parkir liar bertebaran dimana-mana, pedagang kaki lima menyerobot trotoar hinggga ke badan jalan, sampai banjir dan macet masih betah dan setia, Jokowi sudah mencanangkan tekadnya, kembali meninggalkan rakyat pemilihnya di Jakarta untuk maju sebagai Capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pilpres mendatang.