ISO Setujui Standar Rumah Kaca di Indonesia

Standard Internasional Organization for Standardization (ISO) akhirnya menetapkan dan mempublikasikan ISO 14080 untuk gas rumah kaca di Indonesia. Keberhasilan Indonesia dalam mengusulkan standar rumah kaca tersebut merupakan bentuk kerjasama yang solid antara Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Setelah melalui proses panjang, akhirnya Indonesia resmi menyandang ISO 14080 untuk kategori manajemen gas rumah kaca dan aktivitas terkait kerangka kerja dan prinsip metodologi pada aksi perubahan iklim (Greenhouse Gas management and related activities Framework and principles for methodologies on climate actions). ISO tersebut dipublikasikan pada 25 Juni 2018,” kata Kepala BSN Bambang Prasetya kepada politikindonesia.com di Kantor BSN Jakarta, Senin (09/06).

Menurutnya, Indonesia merupakan anggota aktif dalam forum tersebut yang diwakili oleh pihaknya. Hal itu sesuai dengan UU No. 20/2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Sehingga pihaknya mendapat mandat dalam pengembangan standarisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia. Maka, untuk mengawal kepentingan Indonesia dalam pengembangan standar ini, Indonesia berperan sebagai leader/convenor, project leader dan secretary dalam Working Group (WG).

“Oleh sebab itu, Indonesia ditugaskan untuk mengembangkan standar ISO 14080, yaitu WG 7: Framework Standard. Apalagi, proposal pengembangan standar ISO 14080 ini dilatarbelakangi oleh target yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2010, yaitu menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26 persen di tahun 2020, atau sampai dengan 41 persen,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi BSN, Yustinus Kristianto Widiwardono menambahkan target penurunan emisi GRK juga masuk dalam Konteks Nasional Aksi Perubahan Iklim Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC).

“Untuk selanjutnya, Indonesia dapat mengadopsi ISO 14080 menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan kemudian digunakan dalam mendukung program dan kebijakan pemerintah untuk mengembangkan standard ini. Sehingga ISO tersebut bisa membantu mengembangkan kebijakan dan tindakan yang konsisten, kompatibel dan dapat diperbandingkan dalam pengelolaan perubahan iklim,” imbuhnya.

Dia memaparkan, standar ini dirancang untuk mendukung secara langsung implementasi Paris Agreement untuk membatasi pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius. Tak hanya itu, ISO tersebut juga untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang direncanakan oleh PBB dengan membantu pemerintah dan pelaku usaha di seluruh dunia.

“Dengan dipublikasikannya ISO 14080, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, standar ini menyediakan framework umum bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengambil langkah yang tepat dalam melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Selain itu dengan didapatnya ISO ini juga akan berdampak pada sektor perindustrian, perdagangan, serta kegiatan ekspor impor Indonesia,” ulasnya.

Menariknya lagi, lanjut Kris, ekspor impor untuk negara-negara Eropa sudah mengadopsi standar ISO ini. Sehingga untuk keperluan ekspor dan impor akan menjadi lebih gampang. Jadi, dengan adanya standard ISO tersebut, Indonesia bisa lebih dipercaya oleh negara-negara Internasional soal kualitas barang yang akan diekspor.

“Selain itu, standar ini juga bisa digunakan oleh institusi keuangan untuk menentukan investasinya. Bahkan, secara lebih luas, standard ISO 14080 membantu organisasi dalam melakukan pengukuran dan pelaporan, serta mengurangi risiko dan meningkatkan peluang atas aksi perubahan iklim,” pungkasnya.