Irjen Djoko Susilo Diminta Taat Hukum

Sikap Irjen Pol Djoko Susilo yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disayangkan banyak pihak. Ketidakhadirannya, memberikan contoh dan citra buruk bagi Polri karena tidak taat hukum.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Muhammad Nasser menilai, tidak hadirnya tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan simulator kemudi untuk ujian Surat Izin Mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menghambat proses penyidikan dan tidak memberikan contoh yang baik kepada rakyat.

“Tidak elok. Seharusnya Polri memberikan contoh taat hukum. Ketidakhadirannya memberikan contoh tak taat hukum,” ujar Nasser kepada pers, di Jakarta, Jumat, (28/09).

Atas dasar itu, Kompolnas akan mendorong Polri agar memerintahkan anggotanya taat hukum, termasuk Djoko Susilo. “Kita mendorong Polri taat hukum. Caranya gimana, kita nanti akan bicarakan. Saya kira kita akan mendorong Polri taat hukum,” ujar dia.

Suara hampir senada disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso. Ia meminta Djoko menghormati proses hukum KPK. “Lebih baik dihormati proses hukum. KPK kalau jadwalkan pemanggilan, datang saja,” ujar Priyo kepada pers di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (28/09).

Kata Priyo, masalah silang pendapat mengenai kewenangan bisa diselesaikan sambil berjalannya proses hukum. Dia meyakini masalah itu akan selesai jika unsur pimpinan KPK dan Polri bertemu. “Saya yakini kalau kedua institusi adakan pembicarakan intensif pasti ada jalan keluar,” ujar politisi Partai Golkar itu.

Seperti diberitakan, penyidikan di Bareskrim Polri tak menemukan adanya tindak pidana yang dilakukan Djoko sehingga hanya berstatus saksi. Sebaliknya, KPK memiliki cukup bukti bahwa Djoko diduga menerima suap senilai Rp2 miliar ketika menjabat Kepala Korps Lalu Lintas Polri.

Polemik sengketa kewenangan muncul setelah Polri menetapkan 5 tersangka dalam perkara simulator SIM ini. sedangkan 3 di antaranya juga telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Salah satunya adalah Wakil Kepala Korlantas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek. Dua lainnya adalah pemenang tender, yakni Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) Budi Susanto dan saksi kunci dalam perkara itu, yakni Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukoco S Bambang. Perbedaannya, KPK juga menjerat Djoko, sedangkan Polri menjerat bendahara Korlantas Kompol berinisial Legimo.