Dubes RI Klarifikasi Berita Jokowi Tak Hormati PM Selandia Baru

Ada berita miring terkait kunjungan Presiden Joko Widodo ke Selandia Baru pekan lalu. Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya mengklarifikasi pemberitaan tersebut.

Kabar miring itu ditulis oleh editor politik New Zealand Herald Audrey Young dalam tulisan berjudul “Visiting leaders show disrespect by failing to share platform with Jacinda Ardern".

Pemberitaan yang diterbitkan pada Minggu (25/03) waktu setempat itu menyebut, Presiden Jokowi menolak untuk berjumpa dengan awak media dan menolak untuk memberikan penjelasan setelah pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jacinda Ardern di Gedung Parlemen, 19 Maret 2018.

Young menganggap Jokowi melakukan tindakan yang tidak menghormati PM Selandia Baru Jacinda Ardern dengan tidak melakukan konferensi pers bersama usai pertemuan.

“Ketika bersiap dengan kunjungan itu, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan menyatakan akan adanya konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Jacinda Ardern, namun pihak Indonesia menolaknya. Ardern akan terlalu diplomatis untuk menyatakan kejadian ini sebagai penghinaan, padahal sebenarnya itu yang terjadi," tulis Young.

Tantowi mengatakan, tulisan tersebut adalah pendapat yang sangat pretensius. Dubes Tantowi melayangkan protes kepada Young dan meminta ada artikel klarifikasi. “Karena apa yang dia tulis tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya," ujar Tantowi, dalam keterangannya, Senin (26/03).

Tantowi menjelaskan, yang sebenarnya terjadi adalah keputusan untuk tidak membuat keterangan pers adalah usulan dari Kementrian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru yang kemudian diadopsi menjadi keputusan bersama.

Untuk konsumsi publik, hasil-hasil pertemuan akan disarikan dalam pernyataan bersama (joint statement) yang akan dimuat di situs resmi kedua negara.

"Sebagai tamu, kami menghargai posisi yang diambil oleh tuan rumah. Kami mendukung sepenuhnya karena tidak ada yang salah dengan sikap tersebut," ujar Tantowi.

Tantowi menyampaikan, tulisan bahwa Presiden Jokowi menolak untuk berkomunikasi dengan media adalah pendapat pribadi Audrey Young yang tidak didukung oleh bukti dan fakta. Joko Widodo adalah orang biasa pertama yang menjadi Presiden Indonesia.

“Sebagai Presiden dari negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Joko Widodo menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan indepensi pers sebagai salah satu pilar demokrasi," tambahnya.

Dia menambahkan, pihak kedutaan telah melayangkan protes keras kepada si penulis dan mendesaknya untuk membuat klarifikasi karena apa yang dia tulis tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya.

Lawatan Presiden Joko Widodo ke Selandia Baru adalah yang pertama, setelah 13 tahun terakhir. Tantowi mengatakan, kunjungan Presiden Jokowi adalah lawatan yang sukses dan produktif. Ini adalah buah dari persiapan matang yang dilakukan oleh tim kedua negara jauh-jauh hari sebelumnya.

Kunjungan kenegaraan yang dilaksakan pada 18 dan 19 Maret ini adalah dalam rangka merayakan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Selandia Baru. Tantowi mengaku pihak Indonesia sangat puas dengan pelayanan, penyambutan dan perhatian yang diberikan oleh Pemerintah Selandia Baru.

“Kami sangat kecewa dengan pemberitaan yang ditulis oleh Audrey Young yang dibuat tanpa dukungan fakta dan konfirmasi baik dari pemerintah Selandia Baru maupun KBRI Wellington selaku perwakilan Pemerintah Indonesia. Kami kecewa tulisan yang dibuat berdasarkan asumsi si penulis tersebut telah menciptakan persepsi yang salah tentang Presiden Joko Widodo," ujar dia.

Indonesia dan Selandia Baru tahun ini merayakan 60 tahun hubungan diplomatik. Dalam kurun waktu tersebut, banyak yang sudah dicapai oleh kedua negara dari mulai perdagangan, investasi, pendidikan, pertanian, pariwisata, penanganan bencana, politik sampai dengan kerjasama di bidang pertahanan dan kontra terorisme.

Kedua negara sepakat untuk meningkatkan derajat hubungan dari Strategic ke Comprehensive. Kedua negara juga berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan dari 1,6 miliar dolar New Zealand menjadi 4 miliar dolar New Zealand sebelum 2024.