Ditjen Imigrasi Siap Hadapi Gugatan Setya Novanto

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi siap menghadapi gugatan yang diajukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto terkait pencegahannya ke luar negeri. Imigrasi telah menerima pemberitahuan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait gugatan itu.

“Surat gugatan di PTUN sudah ada," ujar Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie kepada pers, Selasa (24/10).

Ronny mengatakan, gugatan yang diajukan berkaitan dengan perpanjangan masa pencegahan Novanto ke luar negeri selama enam bulan ke depan hingga April 2018, sesuai dengan permintaan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pengusutan kasus dugaan korupsi e-KTP.

“Pencegahan ke luar negeri dikeluarkan oleh Ditjen Imigrasi. Kami siap mengahadapi gugatan tersebut dan pastinya akan berkoordinasi dengan pimpinan KPK terkait gugatan tersebut," tambah dia.

Novanto mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta terkait pencegahannya berpergian ke luar negeri oleh Ditjen Imigrasi Kemenkumham. Novanto mendaftarkan gugatannya pada Jumat (20/10) dengan nomor perkara219/G/2017/PTUN-JKT dengan pihak tergugat Dirjen Imigrasi Kemenkumham.

Diketahui, pencegahan ke luar negeri terhadap Novanto merupakan permintaan resmi dari KPK kepada Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. KPK pada awal Oktober lalu meminta perpanjangan pencegahan terhadap Novanto, mengingat masih dibutuhkannya keterangan Ketum Golkar tersebut sebagai saksi kasus korupsi proyek e-KTP. Novanto dicegah berpergian ke luar negeri hingga April 2018.

Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah mengatakan, setiap pencegahan berpegian keluar negeri yang dilakukan Imigrasi terhadap pihak-pihak yang sedang diproses oleh KPK didasarkan pada kewenangan KPK di pasal 12 ayat 1 huruf b UU KPK.

“Jadi di UU KPK sangat clear sebenarnya, KPK meminta seseorang tentu pada instansi terkait dalam hal ini Imigrasi untuk tidak berpergian ke luar negeri. Jadi Imigrasi menjalankan tugas UU sebenarnya jadi dari aspek hukum sangat kuat sebenarnya terkait dnegan pencegahan ke luar negeri," terang Febri, Jumat (20/10) lalu.