Polindo
Jumat, 16 November 2018
13/07/2011 WIB
Herlini Amran: Vonis MA untuk Prita Lukai Rasa Keadilan


Herlini Amran (ist)

Politikindonesia - Putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan Prita Mulyasari  bersalah dalam kasus pidana pencemaran nama baik mengagetkan publik. Vonis tersebut menimbulkan keterkejutan, kaget bercampur kecewa. Tak hanya bagi Prita, tapi juga masyarakat luas. Vonis tersebut  kembali mengusik rasa keadilan di masyarakat. Terutama, rakyat kecil  yang kerap diperlakukan tak sama di depan hukum.

Setidaknya, demikianlah kekecewaan Herlini Amran, kader Partai keadilan Sejahtera (PKS) yang duduk di Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menyikapi keluarnya Kasasi MA tersebut. Meski hukuman 6 bulan penjara itu disertai dengan hukuman percobaan selama 1 tahun --  yang artinya Prita tidak harus masuk penjara. – putusan itu tetap dirasa kontroversial.

“Saya benar-benar kaget dan tak menyangka vonis MA akan seperti itu. Saya pikir vonisnya akan sama dengan kasus perdata sebelumnya, dimana Prita dinyatakan bebas dari tuntutan membayar ganti rugi pada RS Omni Internasional.”

Bagi politisi perempuan PKS yang berasal dari daerah pemilihan Riau ini, kasus Prita ini kembali mengusik rasa keadilan masyarakat karena hukum yang diterapkan secara kaku. Doktor lulusan Wetaq ul Madarise Al-Salafia Faisal Abad, Pakistan itu menyatakan, kasus Prita sesungguhnya hanya bagian kecil dari buruknya sistem peradilan di negeri ini.

Masih banyak lainnya, vonis yang dijatuhkan pengadilan yang melukai rasa keadilan  di masyarakat. Terutama, ketika pedang hukum itu berhadapan dengan terutama masyarakat kecil.  “Proses hukum memang tak boleh diintervensi, namun untuk memperbaiki kondisi tersebut, kiranya segenap stakeholders bangsa ini harus duduk bersama.”

Beberapa gagasan muncul di kepala perempuan kelahiran Pekanbaru, Riau, 18 April 1966 itu. Ia juga menceritakan, tindakan yang akan dilakukan DPR terkait persoalan ini. dalam sebuah wawancara dengan Mirza Fichri dari politikindonesia.com, Rabu (13/07) di ruang Komisi VIII DPR, Herlini mengungkapkannya panjang lebar. Berikut petikannya.

Bagaimana tanggapan anda atas putusan MA dalam kasasi perkara pidana Prita Mulyasari?

Secara pribadi, saya kaget. Saya memang belum membaca secara langsung putusan tersebut. Namun, jika memang benar putusan MA tersebut, seperti informasi yang sudah beredar luas di masyarakat ini, tentun saya sangat kecewa. Vonis yang dijatuhkan MA itu telah mengusik rasa keadilan di tengah masyarakat.

Seharusnya, dalam memutus perkara ini, majelis hakim tak hanya melihat dari sisi hukum positif pasal per pasal saja, tapi mereka juga seharusnya mempertimbangkan keputusan sebuah kasus dari sisi rasa keadilan di tengah masyarakat. Dengan cara seperti yang dilakukan oleh MA terhadap kasus Prita, penegakan hukum tak akan mencapai tujuannya. Salah satu tujuan penegakan hukum itu untuk memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Dalam pandangan saya, vonis MA tersebut, jelas-jelas menyimpang dari tujuan penegakan hukum itu sendiri, yakni memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat.

Bagaimana Anda menilai fenomena kasus Prita ini?

Kita tahu, kasus Prita bukan satu-satunya putusan lembaga pengadil yang dianggap kontroversial oleh masyarakat. Banyak kasus lain seperti ini. Dimana, ‘pedang keadilan’ dirasakan begitu tajam bagi masyarakat kecil tetapi tumpul bila berhadapkan dengan kalangan berkuasa.

Saya sebutkan satu contoh. Belum lama ini, kita juga dikagetkan dengan keputusan kontroversial Majelis Hakim di Pengadilan Negeri di Pamekasan, Madura. Bayangkan, hanya karena mencuri sebuah kain sarung seharga 30 ribu saja, seorang terdakwa dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Keputusan seperti ini kan benar-benar melukai rasa keadilan masyarakat.

Lantas, tindakan apa yang perlu diambil untuk mengoreksinya?

Melihat kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat tersebut, saya kira kalangan yudikatif, legislatif dan eksekutif harus duduk bersama dan mencari solusi terbaik. Artinya, kita bukan ingin melakukan intervensi terhadap kekuasaan yudikatif. Tapi, kita hanya ingin memberi masukan agar penegakan hukum di negeri dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu menciptakan dan memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Saya dengar, rekan-rekan di Komisi III DPR yang membidangi persoalan hukum pun akan segera memanggil pihak MA.

Apakah Komisi VIII DPR yang membidangi masalah pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan juga akan melakukan hal yang sama?

Sejauh ini saya juga belum mengetahui hal ini. Karena kalau melihat substansi masalah dari Prita ini, belum menyentuh bidang kerja dari Komisi VIII yang membidangi masalah perempuan, agama ataupun sosial. Mungkin, bila Komisi VIII melihat ada substansi yang menyinggung bidang kerja kami, tak mustahil kami pun akan memanggil pihak-pihak terkait.   

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak menyatakan tidak akan intervensi terhadap kasus Prita, tapi mereka komitmen mendukung secara psikis. Bagaimana anda melihat ini?

Menurut saya, tindakan yang diambil oleh kementerian tersebut sudah benar. Saya mendengar mereka siap memberikan dukungan dan bantuan psikis terhadap Prita, seperti memberikan bantuan untuk mengurus anak-anak Prita, jika memang Prita terpaksa harus menjalanai putusan MA  dengan hukuman kurungan badan atau penjara.

Apakah Anda juga siap memberikan dukungan?

Sebagai sesama perempuan, saya benar-benar merasakan kepedihan dan kesedihan yang dirasakan Prita. Karena itu, dengan segenap daya upaya yang saya miliki, insya Allah saya akan siap memberikan dukungan moral kepada Prita.

Ada hal penting lain yang ingin Anda sampaikan?

Saya hanya ingin mengatakan kepada para aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan tugasnya menegakkan hukum, tak hanya berpegang pada pasal per pasal saja. Tapi juga perlu memperhatikan sisi rasa keadilan di masyarakat. Jangan sampai penegakan hukum justru mengusik dan melukai rasa keadilan masyarakat itu sendiri.

Untuk Prita, saya yakin segenap kalangan masyarakat siap mendukung dan berada di belakang Anda. Begitu juga dengan saya yang siap memberi dukungan moral kepada Anda. Karena itu, jangan takut dan maju terus agar benar-benar memperoleh keadilan yang Anda cari.
(mz/kap)

  Artikel Terkait
Malkan Amin: Penyakit RI Sudah Kronis
Masitah: KPUD Tidak Independen, Pemilukada Kisruh
Herlini Amran: KPAI Masih Perlu Diberdayakan
Herlini Amran: Perempuan Harus Perjuangkan Haknya
Maria Ulfah: Data Kemiskinan Pemerintah, Tak Sesuai Kondisi Riil

Copyright © 2015. PolitikIndonesia.com
All rights reserved