Wawancara
Hayu A. Shelomita (Helmi)
2010-07-28 08:45:59Hayu A. Shelomita: Perlu Blue Print Penanggulangan Bencana
Politikindonesia - Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam praktik penanggulangan ketika bencana datang, kerap terjadi tumpang tindih. Mekanisme koordinasi lintas sektoral dan kementerian terkait, juga menjadi catatan yang perlu dibenahi. Begitu pula koordinasi antara pusat – daerah. Untuk mengatasi itu, BNPB harus segera menyiapkan blue print penanggulangan bencana, yang dilaksanakan secara koordinatif dan integratif.
Setidaknya, demikian pandangan Hayu R. Anggara Shelomita M.Buss atas kinerja BNPB saat ini. Anggota Komisi VIII DPR itu menilai BNPB perlu segera menyiapkan blue print penanggulangan bencana.
Dikemukakan oleh politisi perempuan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dari daerah pemilihan Maluku Utara itu, kelambanan penanganan bencana alam tidak bisa hanya ditimpakan kesalahannya kepada BNPB semata. Banyak persoalan yang dihadapi lembaga ini. Di samping usianya yang relatif baru, anggaran yang dimilikinya juga masih kecil.
Akan tetapi Hayu, demikian perempuan ini akrab disapa, segala kendala tersebut dapat diatasi. Caranya, dengan melibatkan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat.
Nah, untuk meningkatkan partisipasi itu, perlu terkoordinasi dengan baik. Sosialisasi kepada masyarakat juga perlu dilakukan. Namun demikian, perempuan kelahiran Jakarta 22 Januari 1980 juga meminta agar masyarakat proaktif. Mencari dan menyerap sebanyak mungkin informasi terkait penanganan bencana alam. “Kan masyarakat juga perlu membekali informasi dan pengetahuan demi keselamatan diri dan keluarganya.”
Itulah mengapa, istri Arvan Siregar itu melihat begitu pentingnya blue print penanggulangan bencana alam di Indonesia. Dengan cetak biru itu, koordinasi antar kementerian dan lembaga tidak tumpang tindih lagi. Masyarakat juga dapat mengetahui peran apa saja yang dapat dilakukan ketika terjadi bencana. Di samping itu juga jalan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar bencana dapat lebih terarah dan terkoordinasi. Mengingat Indonesia dikenal sebagai daerah rawan bencana.
Ragam gagasan itulah yang dikemukakan perempuan lulusan S-2 University of Queensland, Brisbane, Australia itu kepada Sapto Adiwiloso dari politikindonesia.com dalam suatu wawancara di ruang Komisi VIII, Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (26/07). Berikut petikannya.
Bagaimana anda menilai kinerja BNPB?
Keberadaan BNPB sendiri masih baru. Baru sekitar dua tahun mereka dibentuk. Ketua BNPB, Syamsul Ma'arif sendiri dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR mengakui UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana masih simpang siur. Menurut saya, jika memang begitu, ada bagusnya undang-undang tersebut direvisi. Saya sendiri belum terlalu dalam mempelajari. Namun jika mendengar keluhan Ketua BNPB tadi, tidak ada salahnya aturanya ditinjau kembali.
Catatan penting bagi saya, koordinasi antarlembaga sangat perlu. Selain BNPB dengan badan penanggulangan bencana daerah, koordinasi antarlembaga perlu ditingkatkan. Seperti kendala dalam pendistribusian bantuan bencana alam yang harus menggunakan pesawat Hercules. Dalam hal ini, BNPB kan harus membayar. Di situlah perlunya koordinasi yang baik, meskipun ada pembayaran tetapi dengan harga yang seefisien mungkin. Mereka kan sama-sama lembaga negara dalam membantu penanggulangan bencana.
Dalam pandangan saya, BNPB selama ini sudah bekerja maksimal dengan segala keterbatasannya. Mereka sudah berupaya bekerja secara maksimal seperti di Sumatera Barat, mereka memberikan pelatihan-pelatihan.
Bagaimana dengan penguatan kelembagaan sendiri?
Jika BNPB memiliki blue print maka penguatan kapasitas kelembagaan dan standar penanganan bencana yang cepat, tanggap, dan profesional sesuai dengan standar internasional (ISO) dengan sendirinya dapat diwujudkan.
Kita sangat mendambakan, sebuah lembaga BNPB yang didukung SDM terlatih yang siap diterjunkan ke medan tersulit sekalipun. Tentunya dilengkapi peralatan sesuai standar dan canggih serta memiliki pusat aktivitas yang menghimpun segala sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka penanggulangan bencana.
Di beberapa negara, pusat penanggulangan bencana mereka bermarkas di pangkalan udara, lengkap dengan peralatan canggihnya. Bahkan beberapa didukung pula dengan pesawat khusus dan kapal tanker yang berfungsi sebagai penyuplai logistik dan rumah sakit darurat. Kita pernah pernah saksikan itu, saat mereka ikut membantu dalam proses tanggap darurat tsunami di Aceh-Nias.
Haruskah langsung seideal mereka, bukankah dana yang dibutuhkan sangat besar?
Tentu BNPB tidak mesti langsung seideal mereka. Tetapi penguatan kapasitas kelembagaan dan penyiapan daya dukung penanggulangan bencana harus dipikirkan sebagai hal serius untuk dapat mengantisipasi dampak bencana yang lebih parah.
Di samping itu, koordinasinya harus lebih disiplin. Koordinasi pusat – daerah harus lebih lancar. Artinya, daerah juga harus proaktif untuk mengantisipasi datangnya bencana, dan juga harus sigap dalam menangani bencana. Daerah juga harus mampu memenej bantuan pada pasca bencana. Karena itu menurut saya, jika daerah juga proaktif, maka akan dapat mengurangi beban BNPB tadi.
Apa penilaian anda tentang peran masyarakat sendiri dalam penanggulangan bencana?
Ketika bencana terjadi, masyarakat pasti dalam keadaan panik. Selama ini, mereka tidak tahu harus mengadu kemana? Mereka mungkin telah berupaya mencari bantuan, tetapi kadangkala tidak meminta kepada orang yang tepat. Karena itu menurut saya, sumber daya manusia (SDM) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) itu perlu untuk terus menyosialisasikan kepada masyarakat. Jadi sebelum bencana itu datang, mereka sudah proaktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga informasinya dapat lebih cepat diserap masyarakat.
Cara yang paling efektif, mengingat keterbatasan anggaran tadi apa menurut anda?
Sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat. Tentu, sosialisasi juga membutuhkan banyak biaya. Namun BNBP harus terus mencari terobosan agar sosialisasi itu dapat terus berjalan. Masyarakat harus dididik untuk sadar kebencanaan. Karena Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau ini memang rentan terhadap bencana alam, khususnya gempa bumi.
Di sisi lain, masyarakat juga harus berperan aktif. Jadi individu masyarakat sendiri harus memahami hal itu. Upaya yang paling sederhana yang bisa dilakukan masyarakat yakni dengan mencari dan menyerap informasi sebanyak mungkin. Tetapi kadang-kadang memang antara orang yang membutuhkan informasi dengan yang memberi informasi sering tidak nyambung.
Maluku Utara, daerah pemilihan (dapil) saya itu daerahnya terpencil. Infrastukturnya masih belum memadai. Tadi saya menekankan kalau sampai terjadi bencana di sana, masyarakat dan juga pejabat pemdanya harus sigap. Karena itu, koordinasinya harus jalan dulu.
Masih banyak kabupaten/kota yang belum membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Komentar anda?
Ya itu memang menjadi pekerjaan rumah antara pemerintah dengan DPR. Juga masyarakat dalam melakukan koordinasi, sehingga kalau terjadi apa-apa, dapat sigap. Jadi jangan hanya pemerintah, DPR dan masyarakat juga harus sigap. Pokoknya kita jangan saling menyalahkan satu dengan lainnya. Semuanya harus bersinergi.
Penanggulangan bencana kan juga lintas sektoral dan lintas kementerian. Bagaimana seharusnya koordinasi itu dijalin?
Disinilah perlunya sinergitas antar kementerian. Mungkin selama ini penanganannya masih tumpang tindih. Kembali seperti pernyataan saya awal, BNBP harus menyiapkan blue print. Tugas dan wewenang BNPB itu meliputi apa saja. Apa tugas sebelum bencana, pada saat bencana, atau setelah bencana. Mungkin BNBP sudah memiliki blue print tetapi selama ini kan belum jelas. Misalnya, penanganan terhadap sekolah-sekolah yang rusak akibat bencana alam, ini tugas siapa. Kalau pun Kementerian Pendidikan Nasional misalnya, kapan mereka harus memberi bantuan.
Demikian juga dengan kementerian lain. Kalau tumpang tindih ya memang hasilnya menjadi tidak maksimal.
Bagaimana dengan usulan agar dana-dana penanganan bencana yang ada di kementerian itu dipusatkan saja di BNPB?
Saya belum sampai kesitu mendalaminya. Tetapi, saya pikir dengan masing-masing pihak mengetahui tugas dan fungsinya, maka seandainya pun dana-dana bantuan itu tidak disatukan di BNPB, semua tetap dapat berjalan sesuai koridornya. Model cetak biru penanggulangan bencana, menjadi instrumen penting untuk menjalankan tugas yang lintas kementerian itu.
Ke depan apa yang perlu ditingkatkan?
Tidak ada masalah besar menurut saya selain komunikasi dan koordinasi. Ini yang paling penting dilakukan. Soal dana, saya pikir masih bisa kita usahakan bersama. Tapi apalah artinya kesiapan dana itu kalau komunikasi dan koordinasi tidak jalan. Masing-masing pihak harus instropeksi diri agar penanganan bencana semakin baik di masa mendatang.
Langkah antisipasi apa yang mendesak harus dilakukan mengingat bencana alam masih terus terjadi?
Utamanya sosialisasi. Bagaimana masyarakat diajarkan tentang penanganan dini ketika terjadi bencana alam seperti gempa bumi. Kadang-kadang masyarakat kita masih belum menyadari hal itu. Ketika guncangan pertama yang masih pelan, mereka santai-santai saja. Tiba-tiba ada guncangan susulan yang mengakibatkan rumahnya ambruk. Kewaspadaan semacam itu mesti ditingkatkan.
Apa sih kiat-kiat dini penanggulangan bencana?
Ada sejumlah petunjuk yang dapat dijadikan pegangan bagi masyarakat yang dilanda gempa bumi. Jika di dalam rumah, masyarakat harus mengupayakan keselamatan diri dan keluarga dengan masuk ke bawah meja. Jika tak ada meja, lindungi kepala dengan bantal. Jika ada kompor yang menyala, segera matikan agar tak menimbulkan kebakaran.
Di sekolah, kantor juga demikian. Berlindunglah di bawah kolong meja. Lindungi kepala dengan tas atau buku. Jangan panik. Jika gempa mereda, keluarlah secara berurutan. Carilah tempat yang lapang dan jangan berdiri di dekat gedung, tiang atau pohon.
Lindungi kepala hindari benda-benda berbahaya. Di daerah perkantoran atau kawasan industri, bahaya bisa muncul dari jatuhnya kaca-kaca dan papan-papan reklame. Karena itu, lindungi kepala dengan menggunakan tangan, tas atau apapun yang anda bawa.
Masih banyak lagi kiat-kiatnya. Sosialisasi cara-cara ini, mesti diajarkan secara terus menerus kepada masyarakat.
Biodata Singkat:
Nama : Hayu Rakyan Anggara Shelomita
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 22 Januari 1980
Keanggotaan Partai : Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Dapil : Maluku Utara
Perolehan Suara : 23.000 (20,5 persen) BPP: 112.229
Keanggotaan Komisi : Anggota Komisi VIII DPR
Suami : Arvan Siregar
Anak : 2 orang
Pendidikan : S-1 University of Queensland, Brisbane (2002)
S-2 University of Queensland, Brisbane (2003)
(Sapto Adiwiloso/yk) Setidaknya, demikian pandangan Hayu R. Anggara Shelomita M.Buss atas kinerja BNPB saat ini. Anggota Komisi VIII DPR itu menilai BNPB perlu segera menyiapkan blue print penanggulangan bencana.
Dikemukakan oleh politisi perempuan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dari daerah pemilihan Maluku Utara itu, kelambanan penanganan bencana alam tidak bisa hanya ditimpakan kesalahannya kepada BNPB semata. Banyak persoalan yang dihadapi lembaga ini. Di samping usianya yang relatif baru, anggaran yang dimilikinya juga masih kecil.
Akan tetapi Hayu, demikian perempuan ini akrab disapa, segala kendala tersebut dapat diatasi. Caranya, dengan melibatkan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat.
Nah, untuk meningkatkan partisipasi itu, perlu terkoordinasi dengan baik. Sosialisasi kepada masyarakat juga perlu dilakukan. Namun demikian, perempuan kelahiran Jakarta 22 Januari 1980 juga meminta agar masyarakat proaktif. Mencari dan menyerap sebanyak mungkin informasi terkait penanganan bencana alam. “Kan masyarakat juga perlu membekali informasi dan pengetahuan demi keselamatan diri dan keluarganya.”
Itulah mengapa, istri Arvan Siregar itu melihat begitu pentingnya blue print penanggulangan bencana alam di Indonesia. Dengan cetak biru itu, koordinasi antar kementerian dan lembaga tidak tumpang tindih lagi. Masyarakat juga dapat mengetahui peran apa saja yang dapat dilakukan ketika terjadi bencana. Di samping itu juga jalan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar bencana dapat lebih terarah dan terkoordinasi. Mengingat Indonesia dikenal sebagai daerah rawan bencana.
Ragam gagasan itulah yang dikemukakan perempuan lulusan S-2 University of Queensland, Brisbane, Australia itu kepada Sapto Adiwiloso dari politikindonesia.com dalam suatu wawancara di ruang Komisi VIII, Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (26/07). Berikut petikannya.
Bagaimana anda menilai kinerja BNPB?
Keberadaan BNPB sendiri masih baru. Baru sekitar dua tahun mereka dibentuk. Ketua BNPB, Syamsul Ma'arif sendiri dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR mengakui UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana masih simpang siur. Menurut saya, jika memang begitu, ada bagusnya undang-undang tersebut direvisi. Saya sendiri belum terlalu dalam mempelajari. Namun jika mendengar keluhan Ketua BNPB tadi, tidak ada salahnya aturanya ditinjau kembali.
Catatan penting bagi saya, koordinasi antarlembaga sangat perlu. Selain BNPB dengan badan penanggulangan bencana daerah, koordinasi antarlembaga perlu ditingkatkan. Seperti kendala dalam pendistribusian bantuan bencana alam yang harus menggunakan pesawat Hercules. Dalam hal ini, BNPB kan harus membayar. Di situlah perlunya koordinasi yang baik, meskipun ada pembayaran tetapi dengan harga yang seefisien mungkin. Mereka kan sama-sama lembaga negara dalam membantu penanggulangan bencana.
Dalam pandangan saya, BNPB selama ini sudah bekerja maksimal dengan segala keterbatasannya. Mereka sudah berupaya bekerja secara maksimal seperti di Sumatera Barat, mereka memberikan pelatihan-pelatihan.
Bagaimana dengan penguatan kelembagaan sendiri?
Jika BNPB memiliki blue print maka penguatan kapasitas kelembagaan dan standar penanganan bencana yang cepat, tanggap, dan profesional sesuai dengan standar internasional (ISO) dengan sendirinya dapat diwujudkan.
Kita sangat mendambakan, sebuah lembaga BNPB yang didukung SDM terlatih yang siap diterjunkan ke medan tersulit sekalipun. Tentunya dilengkapi peralatan sesuai standar dan canggih serta memiliki pusat aktivitas yang menghimpun segala sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka penanggulangan bencana.
Di beberapa negara, pusat penanggulangan bencana mereka bermarkas di pangkalan udara, lengkap dengan peralatan canggihnya. Bahkan beberapa didukung pula dengan pesawat khusus dan kapal tanker yang berfungsi sebagai penyuplai logistik dan rumah sakit darurat. Kita pernah pernah saksikan itu, saat mereka ikut membantu dalam proses tanggap darurat tsunami di Aceh-Nias.
Haruskah langsung seideal mereka, bukankah dana yang dibutuhkan sangat besar?
Tentu BNPB tidak mesti langsung seideal mereka. Tetapi penguatan kapasitas kelembagaan dan penyiapan daya dukung penanggulangan bencana harus dipikirkan sebagai hal serius untuk dapat mengantisipasi dampak bencana yang lebih parah.
Di samping itu, koordinasinya harus lebih disiplin. Koordinasi pusat – daerah harus lebih lancar. Artinya, daerah juga harus proaktif untuk mengantisipasi datangnya bencana, dan juga harus sigap dalam menangani bencana. Daerah juga harus mampu memenej bantuan pada pasca bencana. Karena itu menurut saya, jika daerah juga proaktif, maka akan dapat mengurangi beban BNPB tadi.
Apa penilaian anda tentang peran masyarakat sendiri dalam penanggulangan bencana?
Ketika bencana terjadi, masyarakat pasti dalam keadaan panik. Selama ini, mereka tidak tahu harus mengadu kemana? Mereka mungkin telah berupaya mencari bantuan, tetapi kadangkala tidak meminta kepada orang yang tepat. Karena itu menurut saya, sumber daya manusia (SDM) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) itu perlu untuk terus menyosialisasikan kepada masyarakat. Jadi sebelum bencana itu datang, mereka sudah proaktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga informasinya dapat lebih cepat diserap masyarakat.
Cara yang paling efektif, mengingat keterbatasan anggaran tadi apa menurut anda?
Sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat. Tentu, sosialisasi juga membutuhkan banyak biaya. Namun BNBP harus terus mencari terobosan agar sosialisasi itu dapat terus berjalan. Masyarakat harus dididik untuk sadar kebencanaan. Karena Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau ini memang rentan terhadap bencana alam, khususnya gempa bumi.
Di sisi lain, masyarakat juga harus berperan aktif. Jadi individu masyarakat sendiri harus memahami hal itu. Upaya yang paling sederhana yang bisa dilakukan masyarakat yakni dengan mencari dan menyerap informasi sebanyak mungkin. Tetapi kadang-kadang memang antara orang yang membutuhkan informasi dengan yang memberi informasi sering tidak nyambung.
Maluku Utara, daerah pemilihan (dapil) saya itu daerahnya terpencil. Infrastukturnya masih belum memadai. Tadi saya menekankan kalau sampai terjadi bencana di sana, masyarakat dan juga pejabat pemdanya harus sigap. Karena itu, koordinasinya harus jalan dulu.
Masih banyak kabupaten/kota yang belum membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Komentar anda?
Ya itu memang menjadi pekerjaan rumah antara pemerintah dengan DPR. Juga masyarakat dalam melakukan koordinasi, sehingga kalau terjadi apa-apa, dapat sigap. Jadi jangan hanya pemerintah, DPR dan masyarakat juga harus sigap. Pokoknya kita jangan saling menyalahkan satu dengan lainnya. Semuanya harus bersinergi.
Penanggulangan bencana kan juga lintas sektoral dan lintas kementerian. Bagaimana seharusnya koordinasi itu dijalin?
Disinilah perlunya sinergitas antar kementerian. Mungkin selama ini penanganannya masih tumpang tindih. Kembali seperti pernyataan saya awal, BNBP harus menyiapkan blue print. Tugas dan wewenang BNPB itu meliputi apa saja. Apa tugas sebelum bencana, pada saat bencana, atau setelah bencana. Mungkin BNBP sudah memiliki blue print tetapi selama ini kan belum jelas. Misalnya, penanganan terhadap sekolah-sekolah yang rusak akibat bencana alam, ini tugas siapa. Kalau pun Kementerian Pendidikan Nasional misalnya, kapan mereka harus memberi bantuan.
Demikian juga dengan kementerian lain. Kalau tumpang tindih ya memang hasilnya menjadi tidak maksimal.
Bagaimana dengan usulan agar dana-dana penanganan bencana yang ada di kementerian itu dipusatkan saja di BNPB?
Saya belum sampai kesitu mendalaminya. Tetapi, saya pikir dengan masing-masing pihak mengetahui tugas dan fungsinya, maka seandainya pun dana-dana bantuan itu tidak disatukan di BNPB, semua tetap dapat berjalan sesuai koridornya. Model cetak biru penanggulangan bencana, menjadi instrumen penting untuk menjalankan tugas yang lintas kementerian itu.
Ke depan apa yang perlu ditingkatkan?
Tidak ada masalah besar menurut saya selain komunikasi dan koordinasi. Ini yang paling penting dilakukan. Soal dana, saya pikir masih bisa kita usahakan bersama. Tapi apalah artinya kesiapan dana itu kalau komunikasi dan koordinasi tidak jalan. Masing-masing pihak harus instropeksi diri agar penanganan bencana semakin baik di masa mendatang.
Langkah antisipasi apa yang mendesak harus dilakukan mengingat bencana alam masih terus terjadi?
Utamanya sosialisasi. Bagaimana masyarakat diajarkan tentang penanganan dini ketika terjadi bencana alam seperti gempa bumi. Kadang-kadang masyarakat kita masih belum menyadari hal itu. Ketika guncangan pertama yang masih pelan, mereka santai-santai saja. Tiba-tiba ada guncangan susulan yang mengakibatkan rumahnya ambruk. Kewaspadaan semacam itu mesti ditingkatkan.
Apa sih kiat-kiat dini penanggulangan bencana?
Ada sejumlah petunjuk yang dapat dijadikan pegangan bagi masyarakat yang dilanda gempa bumi. Jika di dalam rumah, masyarakat harus mengupayakan keselamatan diri dan keluarga dengan masuk ke bawah meja. Jika tak ada meja, lindungi kepala dengan bantal. Jika ada kompor yang menyala, segera matikan agar tak menimbulkan kebakaran.
Di sekolah, kantor juga demikian. Berlindunglah di bawah kolong meja. Lindungi kepala dengan tas atau buku. Jangan panik. Jika gempa mereda, keluarlah secara berurutan. Carilah tempat yang lapang dan jangan berdiri di dekat gedung, tiang atau pohon.
Lindungi kepala hindari benda-benda berbahaya. Di daerah perkantoran atau kawasan industri, bahaya bisa muncul dari jatuhnya kaca-kaca dan papan-papan reklame. Karena itu, lindungi kepala dengan menggunakan tangan, tas atau apapun yang anda bawa.
Masih banyak lagi kiat-kiatnya. Sosialisasi cara-cara ini, mesti diajarkan secara terus menerus kepada masyarakat.
Biodata Singkat:
Nama : Hayu Rakyan Anggara Shelomita
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 22 Januari 1980
Keanggotaan Partai : Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Dapil : Maluku Utara
Perolehan Suara : 23.000 (20,5 persen) BPP: 112.229
Keanggotaan Komisi : Anggota Komisi VIII DPR
Suami : Arvan Siregar
Anak : 2 orang
Pendidikan : S-1 University of Queensland, Brisbane (2002)
S-2 University of Queensland, Brisbane (2003)
