Connie Rahakundini Bakrie (ist)

Politikindonesia - Pernyataan tegas Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama untuk menggeser kembali konsentrasi militer AS ke kawasan perairan Samudera Pasifik dan Samudera India adalah sebuah pertanda. Di kawasan ini, China telah menjadi “the raising star” yang saat ini sedang bergeliat menunjukkan keeratannya dengan Rusia. Patut diingat, Indonesia tepat terbentang diantara kedua samudera itu.

Dalam pemikiran pengamat pertahanan dan militer Connie Rahakundini Bakrie, langkah AS ini dapat dibaca sebagai strategi untuk memperdalam cengkeraman penaklukan politik dengan menggunakan kekuatan militer. “Utamanya untuk menghadapi gelombang ‘’Globalisasi Baru’’ yang terkonsentrasi di kawasan ini,” ujar Connie.

Kebijakan AS yang mengedepankan pengerahan pasukan dengan rencana alokasi kekuatan militernya sebesar 60 persen pada tahun 2020 patut dicermati akan membawa implikasi yang tidak kecil, bagi negara-negara yang ada di kawasan ini.  Dengan pengerahan 60 persen kekuatannya, minimum AS akan menggeser 6 kapal induknya ke wilayah perairan kawasan ini.

Apa implikasi kebijakan militer AS ini terhadap kawasan Asia Pasifik? Seperti apa dampaknya terhadap stabilitas kawasan ini, khususnya Indonesia. Dan bagaimana sebaiknya Indonesia menyikapinya? Berikut petikan wawancara politikindonesia.com, dengan Direktur Eksekutif Institute of Defense and Security Studies ini, di Jakarta, Senin (11/06).

 Bagaimana anda melihat perkembangan era globalisasi saat ini dari sisi pertahanan dan keamanan?

Globalisasi sesungguhnya tak pernah dapat dipisahkan dari hubungan paralel antara perdagangan yang menyangkut sumber daya dengan kekuatan militer sebuah negara ataupun korporasi dagang (Multinational Corporations). Fakta negara-negara di era awal globalisasi yang ditandai sebagai negara militer bercirikan penaklukan, sesungguhnya tidaklah terlalu berubah di abad XXI ini.

Pada tahun 1492, guna menemukan jalur perdagangan yang singkat dengan India, Columbus mengarungi samudera. Ini merupakan titik awal dimulainya Abad Perdagangan yang dimulai sekitar tahun 1500-an. Kemudian, upaya membuka jalur-jalur perdagangan baru yang menghubungkan antara Dunia Lama dan Dunia Baru ini berlangsung hingga tahun 1800-an.

Spencer (1820-1903), dalam tulisan Ebenstein di “Old and New Liberalism”, malah mengkategorikan negara di era awal globalisasi ini sebagai negara militer yang dicirikan dengan fakta penaklukan. Negara dan kekuatan perangnya merupakan pendorong utama untuk membawa perubahan.

Setidaknya, melalui pernyataan tegas Presiden Amerika Serikat Barack Obama untuk menggeser kembali konsentrasi AS ke kawasan perairan Samudera Pasifik dan Samudera India, merupakan pertanda tentang hal tersebut. Harus diingat, posisi Indonesia tepat terbentang diantara keduanya

Pertanda lainnya, adalah kunjungan Menteri Pertahanan AS Leon Panetta ke Vietnam, India dan Singapura beberapa waktu lalu.

Langkah ini dapat dibaca sebagai strategi AS untuk memperdalam cengkeraman penaklukan politik dengan menggunakan kekuatan militer, utamanya untuk menghadapi gelombang “Globalisasi Baru” yang terkonsentrasi di kawasan ini.  Gelombang “Globalisasi Baru” terlihat, dimana China telah menjadi “the raising star” yang  saat ini sedang bergeliat menunjukkan keeratannya kembali dengan Rusia.

Dengan semakin merapatnya negara-negara ASEAN dalam pilar politik dan keamanan ASEAN Community 2015, sebenarnya patut dipertanyakan mengapa AS memilih model pendekatan bilateralisme dalam aspek politik dan keamanan pada kawasan ini. entah mengapa  AS tidak menggunakan pendekatan multilateralisme yang didorongnya di wilayah-wilayah lain.

Sesuai dengan teori “powerplay”, bilateralisme terkait erat dengan strategi negara kuat untuk mengendalikan negara-negara lebih kecil. Disisi lain, multilateralisme dipandang sebagai metode paling efektif terkait erat dengan penggunaan kekuasaan saat negara-negara lebih kecil hendak mengendalikan negara lebih besar.

Otto von Bismarck percaya, persekutuan yang paling berhasil adalah persekutuan dimana satu negara menjadi seekor Kuda dan negara yang lain menjadi pengendaranya. Jadi bukan 2 atau lebih pengendara tanpa ada seekor Kuda untuk dikendarai. Maka “persekutuan” menjadi sebuah instrumen kontrol bila kekuatan negara-negara yang dikendarainya beragam.

Pendekatan Panetta pada India, Vietnam dan Singapura menggambarkan strategi agar AS tetap aman mengendarai kuda kekuasaan yang beragam dan “gemuk” sumber daya di kawasan ini.

Kebijakan AS yang mengedepankan pengerahan pasukan dengan rencana alokasi kekuatan militernya sebesar 60 persen pada tahun 2020 akan membawa implikasi yang tidak kecil. Bukan hanya Indonesia, tapi juga kawasan. Dengan kebijakan ini, minimum, AS akan menggeser 6 kapal induknya ke wilayah perairan ini.

Kapal induk harus dilihat dari isi dan besaran kekuatan personil, baik yang berada di dalam dan juga di atasnya. Sebab masing-masing kapal induk selalu harus didampingi oleh armada kekuatan udara yang besar.

Jika kita mencoba untuk menghitung besaran kekuatan 60 persen personil militer AS yang akan ditempatkan penuh di kawasan ini pada tahun 2020, maka sepanjang 8 tahun mendatang, akan terjadi sejumlah pergeseran. Pertama, pergeseran pangkalan militer sebanyak 3600 dari 6000 yang tersebar di dunia saat ini. Kedua, pergeseran 840.000 personil militer dari total personil 1,4 juta yang dimiliki AS saat ini.

Kemudian, Ketiga, pergerakan sebanyak 1095 tentara dari 1825 tentara AS di Eropa dan NATO. Keempat, perpindahan 68.809 prajurit dari 114.682 prajurit AS di Afrika. Kelima, pergerakan 2.564 personil dari 4.274 personil AS di Timur Tengah dan Asia. Kesemuanya ini, untuk menambah kekuatan 89.846 personil militer AS yang hari ini sudah berada di Pasifik.

Konsentrasi AS untuk kembali ke kawasan ini selalu ditekankan pada apa yang disebut sebagai “political containment” terhadap China. Apalagi dengan berkembangnya kekuatan militer China, khususnya PLAN dan tuntutan akan “kebebasan navigasi” di Laut China Selatan.

Jadi, pergeseran kekuatan militer AS dilihat dari sisi Barat Indonesia akan terjadi di Singapura dan Vietnam. Namun konsentrasi penggelaran militer AS yang sesungguhnya justru terjadi pada wilayah Indonesia bagian Timur yang sudah “terkepung” oleh kekuatan pangkalan AS yang terkonsetrasi di Darwin, Filipina dan Guam.

Bila diperhatikan dengan cermat, pangkalan AS di Darwin begitu dekatnya dengan pulau-pulau terdepan kita di bagian Timur Indonesia dan ZEE yang berbatasan langsung dengan Australia. Dan kawasan ini belum diratifikasi hingga saat ini.

Saking dekatnya, jajaran pulau-pulau  kita yang kaya sumber daya energi seperti Selaru dan Masela di Maluku Tenggara Barat serta Maluku Barat Daya, bisa dicapai dalam waktu 6 jam dengan perahu tanpa motor. Disana juga terletak Selat Wetar dan Leti yang sangat strategis. Selat-selat ini kelak akan segera mengalahkan ke-‘sexy’-an Selat Malaka.

Saya memprediksi, kecenderungan akan adanya “pergolakan” masalah internal Indonesia di bagian timur seperti Papua dan Maluku akan terus berlanjut. Dan akan terus didorong untuk di-internasionalsisasi-kan seperti masalah Laut Cina Selatan.

Jadi, adalah sebuah kewajaran bagi Indonesia untuk segera memperhitungkan dengan cermat akan adanya penempatan pangkalan tentara AS di kawasan ini. Indonesia, seharusnya mampu segera mengubah secara dramatik bagaimana sesungguhnya negara ini memandang ancaman, memprediksikannya dan bagaimana kemudian mempersiapkan kekuatan militer dengan kapabilitasnya untuk mengimbangi kekuatan-kekuatan militer dan sekutu bilateral AS yang sebenarnya secara tidak langsung telah ‘’mengepung’’ Indonesia.

Barangkali kita patut berkaca kembali pada Presiden Soekarno di era Perang Trikora saat menghadapi berbagai pemberontakan yang terjadi serta untuk mengembalikan Irian Jaya ke dalam wilayah Indonesia -- anggaran pertahanan kita pernah mencapai 29 persen dari GDP.

Ketika itu,dampak yang dirasakan langsung dalam pembangunan kekuatan dan kapabilitas militer, menjadikan Indonesia sebagai negara yang paling advanced dalam kekuatan militer di kawasan, dan mendorong terciptanya hubungan Washington terhadap Jakarta yang penuh sikap hormat dan respect.

Ketika Indonesia larut dalam stigma yang dibawa oleh globalisasi dan bertekad membangun outward looking military, sesuai agenda reformasi militer yang dicanangkan, berkeinginan untuk turut mencapai mimpi akan terwujudnya “regional equilibrium” bagi seluruh umat manusia, maka dengan sendirinya Indonesia harus memiliki kekuatan pertahanan laut dan udara yang terintegrasi dengan pertahanan darat dan sistem intelijen yang mumpuni.

Tidak hanya sebatas itu. Paradigma pembangunan kekuatan negara yang benar-benar mampu melindungi, mempertahankan dan menggunakan dengan tepat posisi ultra strategis Indonesia, harus dikedepankan.

Kesatuan pandang yang berlandaskan strategi tangguh untuk tetap menegakkan kedaulatan, kehormatan dan kepentingan nasional negara ini untuk ratusan tahun mendatang, perlu ditumbuh kembangkan.

Sehingga, Indonesia tetap akan tegak kokoh bersatu dalam tantangan segala wujud globalisasi serta intervensi militer dan nir militer yang akan dihadapinya. Persis sebagaimana Thucydydes berkata : “The strong do what they have the power to do, and the weak accept what they have to accept”.