Susilo Bambang Yudhoyono (Helmi/dok)
Artikel Terkait:
2012-07-04 05:55:42 WIBKedaulatan NKRI Bagian Penting Diplomasi Internasional
Politikindonesia - Pengakuan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) oleh negara lain adalah poin penting bagi pemerintah setiap menjalin kerja sama strategis dan dalam diplomasi internasional.
Demikian ditekankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Australia dan negara-negara kawasan Pasifik Barat Daya dalam keterangan pers kepada media Indonesia di Hotel Crowne Plaza, Darwin, Australia, Rabu (04/07) pukul 08.00 waktu setempat.
“Dalam konteks kerja sama dan kemitraan, diplomasi internasional Indonesia, dalam konteks geopolitik, harus dikaitkan dengan kedualatan bangsa. Di kawasan Pasifik Barat Daya, diplomasi Indonesia adalah untuk menyampaikan bahwa negara di kawasan menghormati kedaulatan negara serta keutuhan Indonesia.”
SBY menjelaskan, “dengan Australia, diplomasi awal kami --saya bekerja keras bersama pemerintahan yang saya pimpin waktu itu, alhamdulilah pada tahun 2005 menghasilkan Australia-Indonesia Comprehensive Partnership.”
Dalam kemitraan komprehensif dengan Australia, SBY menyebutkan secara eksplisit bahwa Australia mendukung penuh kebijakan dan keutuhan wilyah Indonesia. “Dua tahun kemudian kita menghasilkan Lombok Treaty sebagai bentuk rujukan kerja sama kita di bidang pertahanan dan keamanan,” ujar SBY.
Dalam pembicaraan dengan Perdana Menteri Australia Julia Gillard dan Chief Minister Northern Territory Paul Henderson, sikap keduanya jelas, yakni mendukung penuh kedaulatan Indonesia.
Kepada Gillard dan Henderson, Presiden juga menyampaikan sikap pemerintah Indonesia dalam persoalan Papua. "Saya katakan Papua adalah wilayah sah NKRI, kami terus melakukan segala sesuatu untuk membawa kesejahteraan, keadilan, dan sejumlah upaya nasional yang lebih baik lagi untuk Papua," tandas Kepala Negara.
(aan/rin/kap) Demikian ditekankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Australia dan negara-negara kawasan Pasifik Barat Daya dalam keterangan pers kepada media Indonesia di Hotel Crowne Plaza, Darwin, Australia, Rabu (04/07) pukul 08.00 waktu setempat.
“Dalam konteks kerja sama dan kemitraan, diplomasi internasional Indonesia, dalam konteks geopolitik, harus dikaitkan dengan kedualatan bangsa. Di kawasan Pasifik Barat Daya, diplomasi Indonesia adalah untuk menyampaikan bahwa negara di kawasan menghormati kedaulatan negara serta keutuhan Indonesia.”
SBY menjelaskan, “dengan Australia, diplomasi awal kami --saya bekerja keras bersama pemerintahan yang saya pimpin waktu itu, alhamdulilah pada tahun 2005 menghasilkan Australia-Indonesia Comprehensive Partnership.”
Dalam kemitraan komprehensif dengan Australia, SBY menyebutkan secara eksplisit bahwa Australia mendukung penuh kebijakan dan keutuhan wilyah Indonesia. “Dua tahun kemudian kita menghasilkan Lombok Treaty sebagai bentuk rujukan kerja sama kita di bidang pertahanan dan keamanan,” ujar SBY.
Dalam pembicaraan dengan Perdana Menteri Australia Julia Gillard dan Chief Minister Northern Territory Paul Henderson, sikap keduanya jelas, yakni mendukung penuh kedaulatan Indonesia.
Kepada Gillard dan Henderson, Presiden juga menyampaikan sikap pemerintah Indonesia dalam persoalan Papua. "Saya katakan Papua adalah wilayah sah NKRI, kami terus melakukan segala sesuatu untuk membawa kesejahteraan, keadilan, dan sejumlah upaya nasional yang lebih baik lagi untuk Papua," tandas Kepala Negara.
