2006-07-13 10:55:22 WIBKPK Akan Periksa Kembali Hamid Awaluddin
Politikindonesia - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana akan kembali memeriksa Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Hamid Awaluddin terkait kasus dugaan korupsi pengadaan segel sampul surat suara pada Pemilihan Presiden (Pilpres) I dan Pilpres II. Namun pemeriksaan itu baru akan dilakukan setelah mendengar kesaksian Hamid di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Tumpak Hatorangan Panggabean, di Jakarta, Kamis (12/7). "Kami periksa yang bersangkutan, tapi sebelumnya diperiksa dulu di pengadilan. Nanti KPK akan mencermati keterangan yang bersangkutan, setelah itu baru diperiksa lagi di KPK," tutur Tumpak.
Hamid sebelumnya dijadwalkan memberi keterangan sebagai saksi dalam persidangan dugaan korupsi pengadaan segel sampul surat suara untuk Pilpres I dan II dengan terdakwa anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daan Dimara pada Selasa, 11 Juli 2006.
Namun, Hamid tidak dapat hadir karena menghadiri rapat paripurna pengesahan RUU Kewarganegaraan dan RUU Pemerintahan Aceh di DPR.
Direktur PT Royal Standard, Untung Sastrawidjaja, yang menjadi rekanan KPU dalam pengadaan segel sampul surat suara dan menjadi saksi dalam persidangan Daan Dimara di Pengadilan Tipikor pada Selasa, 11 Juli 2006, mengatakan bahwa Hamid yang menentukan harga segel menjadi Rp99 per keping dalam rapat di Kantor KPU pada 14 Juni 2004.
Pada rapat itu, lanjut Untung, ia sempat tawar menawar harga dengan Hamid karena sebelumnya menyodorkan harga Rp131 per keping.
"Tetapi waktu itu Hamid tidak mau, karena dia mengatakan dengan harga Rp99 per keping itu saya sudah untung," ujarnya. Untung juga mengatakan Hamid yang memimpin rapat tersebut dan setahu Untung, Hamid adalah Ketua Pengadaan segel sampul surat suara untuk Pilpres I dan Pilpres II.
Sesaat sebelum menutup rapat, Untung menuturkan Hamid sempat mengatakan bahwa dirinya sibuk sehingga untuk seterusnya pengadaan segel ditangani oleh Daan Dimara.
Hamid dijadwalkan memberi keterangan dalam persidangan Daan Dimara di Pengadilan Tipikor pada Selasa pekan depan, 18 Juli 2006.
(BHM/YLS)
